Terapi Stress dengan Menulis

KIAT-KIAT MEMUNGUT IDE

Saat saya mengatakan saya tidak memiliki ide serta inspirasi, sebenarnya saya memiliki inspirasi yang begitu besar sehingga saya sulit sekali menerjemahkan inspirasi apa ini? Lalu inspirasi-inspirasi itu berputar-putar di dalam pemikiran saya sehingga membuat saya semakin pusing seperti ingin memuntahkan makanan yang sudah saya telan. Hal itu sangat berpengaruh pada keadaan perut.

Inilah penderitaan saya ketika saya gugup, stress, tidak bisa mengontrol emosi saya pada sebuah keadaan. Kadang yang terjadi hingga kedua telapak tangan saya menjadi basah dan saya rasa sulit untuk memegang sesuatu.

Sedikit demi sedikit saya jabarkan perasaan saya pada sebuah kertas. Saya tulis sedikit demi sedikit kata yang terlintas. Seperti Bosssaaaannnnnn!!!! Bete!!! Harus apa??? Mo Kemana???? Lalu kata-kata itu mengembang dengan sendirinya.

“Bila saya bosan, saya ingin sekali berteriak yang kencang sekali. Tetapi saya khawatir, gadis cantik di sebelah saya yang sedang tidur terlelap akan terbangun. Sehingga saya akan merasa sulit untuk bekerja. Ia tidak akan membiarkan saya bekerja. Apalagi menulis buku yang beberapa penerbit telah memberikan tengat waktu untuk dateline. Ia akan terbangun meminta susu. Dan tidak akan berhenti sampai di situ. Ia akan memintaku bermain dengannya. Membacakan buku cerita, juga mengajaknya bermain bersama Tom Cat, kucing kesayangannya yang selalu meniru-niru setiap pembicaraan orang.”

Dari tulisan singkat di atas, sebenarnya telah banyak ide yang telah terurai satu demi satu. Saya ingin menulis tentang :

1. Bermain bersama anak bayi. Permaianan apa yang biasa kami lakukan. Lalu surfing di internet tentang permainan edukatif.  Bagaimana permainan dapat menjadikan anak menjadi kreatif, aktif dan terarah, dan lain sebagainya.

2. Ide selanjutnya adalah mengenai ASI. Tema Asi memang begitu menjual untuk saat ini seiring kesadaran para ibu untuk memberikan ASI yang memiliki sejuta manfaat. Di sana kita dapat mencari tips-tips yang dapat memperbanyak produksi ASI. Selain dengan makanan, minuman, terapi, pemijatan, juga pola hidup seorang ibu yang sedang menyusui.

3. Tentang menulis buku. Tentu tulisan ini tercipta dalam rangka menulis buku. Misalnya Anda dapat memungut tema 1001 keajaiban menulis, A-Z menulis dan sebagainya.

Nah bila sudah terurai inspirasinya satu demi satu, Anda dapat langsung mengeksekusi rencana penulisan Anda. Misalnya Anda ingin menulis 1001 Keajaiban Menulis. Anda dapat memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbesit pada diri Anda sendiri. Misalnya, Manfaat menulis itu apa? Mengapa orang-orang besar lebih semakin diingat sejarahnya dengan menulis? Siapa orang-orang besar itu?? Dll. Anda dapat membahas semuanya dalam setiap bab.

Nikmati pembahasan bab demi bab. Maka sedikit demi sedikit blank pada kepala Anda mulai berisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Semua ini disebut dengan inspirasi. Tentu banyak sekali inspirasi lain yang datang manakala Anda dapat mengolah stress Anda menjadi sebuah energi yang bermanfaat. Maka jangan sia-siakan energi tersebut.

Salam Kreatif

Badriyah

Putusan Indomaret

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN NOMOR: 03/KPPU-L-I/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilakukan oleh :

PT. Indomarco Prismatama, yang beralamat di Jl. Ancol I No.9 10, Ancol Barat Jakarta 14430, sebagai pemilik dan pemegang hak merek dagang “Indomaret” untuk usaha ecerannya dalam bentuk baik toko swalayan milik sendiri maupun toko swalayan dengan sistem waralaba, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR;

Telah mengambil putusan sebagai berikut :

MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang selanjutnya disebut
Majelis Komisi.

Setelah membaca Surat Laporan dan dokumen dalam perkara ini; Setelah mempelajari hasil monitoring;
Setelah mendengar keterangan para pihak; Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan hasil penyelidikan.

 

 

TENTANG DUDUK PERKARA:

1 Menimbang bahwa sebuah lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Pelapor, dalam laporan tertulisnya tertanggal 12 April 2000 yang diterima oleh Komisi pada tanggal 9 Agustus 2000, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Tim Survei Saksi Pelapor telah mengadakan wawancara langsung kepada 429 orang pengusaha kecil/pemilik warung yang dianggap mewakili seluruh pemilik warung di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek);

b. Bahwa sebagian besar dari 129 pengusaha kecil yang diwawancarai tersebut menyatakan berdirinya Swalayan Indomaret mempunyai dampak negatif terhadap usaha mereka, yaitu berupa:

1) Penghasilan atau omset penjualan menjadi turun drastis;
2) Banyak usaha kecil yang tutup atau tidak berjualan lagi karena kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan Toko Swalayan Indomaret;
3) Biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena sebelumnya warung tersebut merupakan mata pencarian untuk biaya kehidupan sehari hari.

c. Bahwa Terlapor mengajak bergabung para pihak yang memiliki gedung dan dana investasi .+ 300 juta rupiah dengan membagikan brosur untuk mendirikan Toko Swalayan dalam jaringan eceran Toko Swalayan Indomaret yang menjual produk-produk kebutuhan pokok sehari hari masyarakat. Maka bagi pihak yang berminat dapat mengisi formulir, dan apabila kedua belah pihak sepakat, dapat didirikan Toko Swalayan Indomaret dengan sistem waralaba. Toko Swalayan Indomaret tersebut akan mendapat dukungan pasokan produk-produk yang diproduksi oleh PT. Indomarco (Salim Group menurut Saksi Pelapor) yang telah menguasai 600 supplier dengan + 3.000 item produk berkualitas;

d. Bahwa sejak berdirinya Toko Swalayan Indomaret tanggal 17 Agustus 1998 sampai dengan saat ini di wilayah Jabotabek telah berdiri 290 Toko Swalayan Indomaret dan direncanakan akan berdiri 2000 Toko Swalayan Indomaret yang berlokasi di tingkat kecamatan sampai kelurahan di seluruh Jabotabek;

e. Bahwa Saksi Pelapor berkesimpulan:

1) Keberadaan Indomaret tersebut mempunyai dampak merugikan pengusaha kecil yang ada disekitarnya, di setiap satu Toko Swalayan Indomaret. Padahal di sekitarnya diperkirakan ada 10 usaha kecil, maka apabila ada 290 Toko Swalayan Indomaret akibatnya 2900 usaha kecil terancam mati, karena kalah bersaing dengan harga dan kenyamanan yang disediakan oleh Indomaret. Apabila dibiarkan rencana berdirinya sampai 2000 Toko Swalayan Indomaret, maka

diperkirakan 20.000 usaha kecil yang berada di Jabotabek akan mati atau minimal 80.000 orang masyarakat miskin tambah melarat, resah kehilangan mata pencaharian;

2) Sistem yang diterapkan oleh PT. Indomarco adalah pemegang hak merek Swalayan Indomaret dan jaminan pemasokan barang dagangan dengan harga distributor. Sedangkan pewaralaba berkewajiban menyiapkan gedung dan investasi + 300 juta (termasuk untuk Franchise Fee Rp.82,5 juta yang diberikan kepada PT. Indomarco);

3) Swalayan Indomaret tersebut telah atau diduga oleh Saksi Pelapor melanggar Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 Ayat 4. Maksud dari posisi dominan yaitu: menguasai pangsa pasar karena kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan. Pasal 1 Ayat 8 persekongkolan menguasai pasar untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sehingga dilarang sesuai Pasal 22 tentang persekongkolan dan pasal 25 tentang posisi dominan, kemudian Pasal 15 tentang larangan membuat persyaratan pemasokan dari pelaku usaha tertentu;

f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Saksi Pelapor mengharap kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan lebih lanjut atas kasus yang dilaporkannya.

 

2 Menimbang bahwa Laporan Saksi Pelapor telah diteliti oleh Sekretariat Komisi, dan dinyatakan bahwa Laporan belum lengkap, selanjutnya Direktur Eksekutif dengan Suratnya Nomor: 53/KPPU Set/lX/2000 tanggal 25 September 2000 memberitahukan kepada Saksi Pelapor untuk melengkapi substansi laporannya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Terhadap Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999;

 

3 Menimbang bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan Saksi Pelapor tidak menyampaikan Laporannya, Komisi memutuskan untuk mencatat dan memasukkan Laporan Saksi Pelapor ke dalam Daftar Monitoring;

 

4 Menimbang bahwa setelah melakukan monitoring, komisi menemukan adanya keresahan sosial yang disebabkan oleh praktek usaha Terlapor disamping dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan atas Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 25

Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keresahan sosial yang dimaksud adalah persaingan yang terjadi antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil yang menimbulkan gangguan keseimbangan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Disamping itu juga disebabkan oleh hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang berasaskan kepentingan secara terpadu guna mewujudkan keseimbangan kepentingan;

 

5 Menimbang bahwa Laporan Saksi Pelapor menjadi lengkap setelah dilakukan monitoring, maka pada tanggal 9 November 2000, Komisi memutuskan membuka kembali Kasus Laporan tersebut menjadi Kasus Inisiatif Komisi, selanjutnya Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;

 

6 Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Dr. Sutrisno Iwantono, MA sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, dan Erwin Syahril, SH masing- masing sebagai Anggota Tim;

 

7 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 10
November 2000 , sampai dengan tanggal 22 Desember 2000, Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti-bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atas Pasal 15, Pasal 22, dan. Pasal 25, Undang-undang No.5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan tetapi Terlapor diindikasikan tidak mengindahkan asas dan tujuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, tetapi Tim Pemeriksa menemukan hal-hal yang berkaitan dengan keresahan sosial, perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang kurang sejalan dengan asas kepentingan umum secara terpadu guna mewujudkan keseimbangan kepentingan, yang perlu dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;

 

8 Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menetapkan untuk menerima dan melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan untuk itu Komisi membentuk Majelis Komisi yang terdiri dari Dr.lr. Sutrisno Irvantono, MA Sebagai Ketua Majelis Komisi, ProJ.Dr. Didik J Rachbini, Erwin Syahril, SH, dan Dr. Pande Radja Silalahi, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi;

9 Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan Pemeriksaan Lanjutan; dimulai sejak tanggal 2 Januari 2001 sampai dengan tanggal 28 Maret 2001 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Mei 2001;

 

10 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah meneliti sebanyak 100 (seratus) dokumen, yang terdiri dari 7 (tujuh) dokumen Saksi Pelapor, 29 (dua puluh sembilan) dokumen Terlapor, 55 (lima puluh lima) dokumen Saksi-Saksi, 9 (sembilan) dokumen Saksi-Saksi Pemerintah, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Putusan ini;

 

11 Menimbang bahwa disamping Terlapor, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 63 (enam puluh tiga) orang Saksi yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, yang terdiri dari 7 (tujuh) Pelaku Usaha Minimarket, 45 (empat puluh lima) Pemilik Warung Kecil di sekitar Toko Swalayan Indomaret, 3 (tiga) Pejabat Pemerintah, 2 (dua) Distributor Utama, 4 (empat) Pelaku Usaha Eceran Menengah dan Besar, 1 (satu) Pelaku Usaha Koperasi, dan 1 (satu) Pelaku Usaha sebagai Produsen;

 

12 Menimbang bahwa selanjutnya identitas lengkap Saksi dan para pihak yang diperiksa serta keterangan lengkap para pihak tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

 

13 Menimbang bahwa, Majelis Komisi juga telah meneliti dokumen hasil Penyelidikan Tim Penyelidik tentang Pendapat Konsumen Toko Swalayan Indomaret, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Putusan ini;

 

14 Menimbang bahwa, Majelis Komisi juga telah meneliti dokumen hasil penyelidikan Tim Penyelidik terhadap sejumlah warung-warung dan minimarket di sekitar Toko Swalayan Indomaret di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Putusan ini;

 

15 Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Komisi telah mempunyai data yang cukup untuk mengambil Putusan.

TENTANG HUKUM

 

1 Menimbang bahwa menurut Saksi Pelapor dalam laporan tertulisnya dan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan di hadapan Majelis Komisi, serta dokumen yang disampaikannya, menyatakan bahwa pendirian Toko Swalayan Indomaret pada tahun 1998 di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan, telah menimbulkan keresahan terhadap warung-warung kecil disekitarnya, karena:

 

a. Bahwa harga di Toko Swalayan Indomaret sangat murah dibandingkan dengan harga di warung-warung kecil disekitarnya;

b. Bahwa Terlapor selalu melakukan program diskon berupa Super Hemat yang dilakukan setiap dua mingguan dalam setiap bulan;

c. Bahwa Terlapor mempunyai posisi dominan yaitu kemampuan dalam menguasai pangsa pasar, kemampuan keuangan, dan kemampuan mendapatkan pasokan langsung dari PT. Indomarco Adi Prima khusus untuk produk-produk Indofood;

d. Bahwa Terlapor mempunyai jalur distribusi yang berbeda dengan warung- warung kecil di sekitarnya untuk mendapatkan produk-produk khusus Indofood;

e. Bahwa warung-warung kecil tidak mampu melakukan program diskon dan menjual dengan harga yang lebih murah seperti yang dilakukan Terlapor, sehingga tidak dapat bersaing;

f. Bahwa omset penjualan warung mereka berkurang dan bahkan menghentikan kegiatannya atau mati kegiatan warungnya.

 

2 Menimbang bahwa, Saksi Pelapor tetap berkeyakinan:

 

a. Bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 1 Angka 4 dan Angka 8, Pasal 15, Pasal
22, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

b. Bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya melalui sistem kewaralabaan telah menyalahi peraturan perundang-undangan tentang kewaralabaan karena ada beberapa Toko Swalayan Indomaret berlokasi dekat dengan pasar tradisional;

c. Bahwa pemilik warung berpendapat, sebenarnya mereka tidak menyarankan Toko Swalayan Indomaret ditutup, akan tetapi mereka meminta agar harga jual produk-produk di Toko Swalayan Indomaret paling tidak sama dengan harga jual produk-produk di warung mereka, serta jam buka Toko Swalayan Indomaret tidak terlalu lama;

 

3 Menimbang bahwa Pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan:

• Ayat (1): “Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan”;

• Ayat (2): “Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud Ayat 1 apabila: a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai
75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

 

Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil monitoring, dan pemeriksaan disimpulkan:

 

a. Bahwa tidak ditemukan bukti-bukti Terlapor mempunyai posisi dominan karena tidak menguasai pangsa pasar 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

b. Bahwa tidak ditemukan bukti-bukti Terlapor melakukan secara bersama-sama dengan satu atau dua pelaku usaha lain yang menguasai
75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

4 Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengandung unsur-unsur posisi dominan, dan posisi dominan yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4, adalah: “Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”;
Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil monitoring, dan pemeriksaan disimpulkan:

a. Bahwa Terlapor merupakan sebagian dari pelaku usaha dalam bidang kegiatan usaha eceran yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, baik ditinjau dari segi jumlah usaha dan volume penjualannya mempunyai posisi lebih tinggi dari pengecer lainnya;

b Bahwa Terlapor bukan satu satunya perusahaan pengecer yang mempunyai kemampuan keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan pengecer kecil yang lain, akan tetapi masih terdapat beberapa perusahaan pengecer lainnya yang juga mempunyai kemampuan keuangan lebih tinggi dibanding pengecer kecil;

c. Bahwa ditinjau dari segi akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu, kemampuan Terlapor lebih baik dari pengecer kecil, tetapi Terlapor bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki akses seperti itu yang bersaing dengan perusahaan pengecer besar lainnya;

d. Bahwa meskipun pangsa pasar Terlapor di sebagian pasar tertentu adalah dominan, namun di pasar bersangkutan tertentu lainnya tidak dominan;

 

Atas dasar fakta ini Terlapor tidak dapat dinyatakan dan dikategorikan mempunyai posisi dominan secara mutlak. Karena itu tuduhan pelanggaran yang dilakukan Terlapor terhadap Pasal 1 adalah tidak relevan.

 

5 Menimbang bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan:

• Ayat (1): “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.”

• Ayat (2): “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”;

• Ayat (3): ” Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dana atau jasa dari pelaku usaha pemasok: (a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”;

 

Setelah Majelis Komisi melakukan monitoring, pemeriksaan, dan pertimbangan, disimpulkan:

 

a. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Terlapor tidak melakukan pasokan kepada pihak lain kecuali hanya sebagai pengecer, karena itu tuduhan pada Terlapor atas pelanggaran Pasal 15 tidak relevan;

b. Bahwa dalam menjalankan usahanya belum diketemukan bukti Terlapor membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.” Namun Majelis Komisi menemukan fakta adanya perjanjian tertulis antara PT. Indomarco Adi Prima dengan PT. Goro Bhatara Sakti; (Lampiran III Dokumen No.1).

 

Atas dasar fakta ini Majelis tidak menemukan bukti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6 Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan serta pertimbangan Majelis
Komisi, ada dugaan Terlapor melanggar Pasal 22 yang isinya “Pelaku usaha

dilarang bersekongkol dengan Pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka Majelis Komisi menyimpulkan:

a. Bahwa tidak ditemukan fakta atau bukti konkrit yang memberi petunjuk bahwa
Terlapor melakukan persekongkolan dengan pihak lain;

b. Bahwa kegiatan usaha Terlapor adalah perdagangan eceran yang langsung melayani konsumen akhir, dan tidak melakukan penjualan dengan cara lelang atau tender. Dengan demikian Terlapor tidak melakukan kegiatan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 

Atas dasar fakta ini Terlapor tidak dapat dinyatakan tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

7 Menimbang bahwa menurut keterangan Terlapor di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 27 Februari 2001 dan tanggal 7 Maret 2001, Terlapor menyatakan sebagai berikut:

 

a. Bahwa Terlapor adalah suatu Badan Hukum Indonesia bernama PT. Indomarco Prismatama, pemilik dan pemegang hak alas merek Toko Swalayan Indomaret, didirikan pada tanggal 21 November 1988 dihadapan Notaris dengan Akte Nomor 207 yang telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Akte Notaris No.47 tanggal 27 April 2001; (Lampiran XII, Dokumen No.28);

 

b. Bahwa saham Terlapor sejumlah 49% dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana dan sejumlah 51% dimiliki oleh PT. Bhakti Asset Management; (Lampiran XII, Dokumen No.28);

 

c. Bahwa Terlapor melakukan usaha ecerannya dengan mengembangkan toko swalayan bermerek dagang Indomaret baik sebagai outlet milik sendiri maupun toko swalayan dengan sistem waralaba;

d. Bahwa Terlapor memperoleh harga grosir (Wholeseller Buying Price) dari distributor PT. Indomarco Adi Prima karena jumlah pembeliannya dalam partai

besar dan karena mempunyai distribution center yang berkewajiban mendistribusikan barang-barang ke seluruh Toko Swalayan Indomaret.

e. Bahwa Terlapor berhasil dalam usaha ecerannya karena menerapkan strategi marketing mixed yang konsisten melalui strategi 4P: Product, Price, Place, and Promotion dengan tujuan untuk membangun loyalitas dan image pelanggan sebagai toko yang murah;

 

f. Bahwa penerapan strategi harga diwujudkan dalam 4 (empat) program yaitu: (1) Super Hemat dua mingguan yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan 40 item produk pilihan, (2) program paket produk berhadiah dilaksanakan dua kali setahun, (3) program marketing prinsipal yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, dan (4) program promosi mendadak;

 

g. Bahwa masyarakat berkeinginan membeli barang di Toko Swalayan Indomaret secara hemat, dengan harga yang pasti, mudah mendapatkan seluruh kebutuhan, pelayanan yang baik, toko yang nyaman dan dekat dengan rumah tinggal;

 

h. Bahwa Toko Swalayan Indomaret mempunyai segmen pasar yang berbeda dengan warung-warung kecil dan pengecer menengah karena masyarakat mempunyai kecenderungan ingin menjadi lebih modern, dan menerima kehadiran toko swalayan sebagai kebutuhan masyarakat saat ini;

 

i. Bahwa Terlapor telah mengajukan izin prinsip untuk semua Toko Swalayan Indomaret sesuai dengan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.50 Tahun 1999 tentang Permohonan Izin Prinsip untuk Mini Market Indomaret, dan sampai dengan sekarang belum keluar izin prinsip tersebut; (Lampiran XII, Dokumen No.22);

 

j. Bahwa perizinan yang berkaitan dengan peruntukan bangunan di beberapa tempat masih bermasalah, karena pada awalnya merupakan perumahan tempat tinggal yang akhirnya berkembang menjadi pertokoan (Ruko) yang dikembangkan oleh Pengembang, maka untuk sementara perizinannya belum berubah;

k. Bahwa berdirinya Toko Swalayan Indomaret di beberapa tempat dirasakan dan disadari sepenuhnya oleh Terlapor telah banyak menimbulkan masalah sosial terutama terhadap pedagang-pedagang kecil;

l. Bahwa Terlapor dengan kesungguhannya telah memperhatikan hal tersebut dengan cara mengikutsertakan kepemilikan Toko Swalayan Indomaret oleh masyarakat melalui sistem kewaralabaan, akan tetapi disadari oleh Terlapor bahwa ternyata hal tersebut tidak cukup efektif karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat;

m. Bahwa warung-warung kecil memang tidak mampu bersaing dengan Toko
Swalayan Indomaret dari segi harga dan pelayanan;

n. Bahwa tidak seluruh usaha Toko Swalayan Indomaret dapat mengalahkan pengecer-pengecer tertentu, kecuali pengecer-pengecer tidak efisien;

o. Bahwa pertemuan-pertemuan bilateral antara Terlapor dengan PT. Indomarco Adi Prima sebagai pemasok, merupakan pertemuan rutin untuk membicarakan pasokan barang dan tidak dimaksudkan untuk persekongkolan;

p. Bahwa Terlapor menyatakan tidak pernah diperkenankan untuk mengikuti pertemuan antara PT. Indomarco Adi Prima dengan pelaku usaha lain, kecuali yang bertujuan mempromosikan produk-produk baru.

 

8 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 8
Maret 2001, Saksi Ir. Anwar Muhammad, Msi, Pemilik Toko Swalayan, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terlapor tidak memberikan keterangan secara jelas kepada masyarakat setempat ketika meminta izin .mendirikan Toko Swalayan Indomaret yang lokasinya berdampingan dengan rumah tempat tinggal;

b. Bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret berpengaruh terhadap warung- warung kecil di sekitarnya karena menjual produk-produk Indofood dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di warung-warung kecil disekitarnya;

c. Bahwa kemampuan rata-rata kebutuhan pasokan Saksi atas produk Indoor dapat mencapai sampai dengan 35% dari seluruh penjualan, akan tetapi pasokan produk: Indofood diperoleh melalui Sales Service Departement PT. Indomarco Adi Prima dan bukan diperoleh langsung dari PT. Indomarco Adi Prima;

d. Bahwa Saksi dapat melakukan pembayaran dengan giro yang digabungkan melalui giro PT. Indomarco Adi Prima, dan dapat dilakukan pembayarannya melalui satu giro meskipun bukan untuk pembelian produk-produk Indofood;

e. Bahwa sejak berdirinya Toko Swalayan Indomaret, omset penjualan Saksi menurun sekitar 30% hingga 40% dari omset penjualan sebesar 5 (lima) juta rupiah;

 

9 Menimbang bahwa dalam keterangan di depan Majelis Komisi, Saksi Suharto bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pemilik Toko PD. Pasar Jaya Jelambar, menyatakan sebagai berikut:

a Bahwa keberadaan Indomaret sangat mempengaruhi omset penjualan toko miliknya hingga omset turun sekitar 50% sampai dengan 60%;

b. Bahwa keberadaan tiga Toko Swalayan Indomaret yang berada di sekitar pasar sangat berpengaruh besar karena tempatnya lebih nyaman dengan harganya lebih murah.

10 Menimbang bahwa dalam keterangan di depan Majelis Komisi, Saksi Aziz Mulyadi bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemilik toko di PD. Pasar Jaya Jelambar, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret sangat berdampak terhadap menurunnya jumlah konsumen yang datang ke pasar, sehingga omset penjualannya juga menurun;

b. Bahwa meskipun usaha toko milik Saksi tidak sejenis dengan jenis usaha Toko Swalayan Indomaret, namun karena konsumen lebih senang berbelanja ke Toko Swalayan Indomaret, maka jumlah konsumen yang berbelanja ke PD.Pasar Jaya padaumumnya dan warung miliknya pada khususnya, menjadi berkurang sehingga

menyebabkan minat untuk membeli kebutuhan lainnya juga menjadi berkurang dan omset penjualan warungnya berkurang.

11 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi, Saksi Bambang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemilik toko PD. Pasar Jaya Jelambar, menyatakan sebagai berikut:

Bahwa harga jual Toko Swalayan Indomaret lebih murah dibandingkan dengan harga pembelian di toko Saksi, dan toko milik Saksi yang berjarak 50 meter mempengaruhi omset penjualan yang menurun sampai sekitar 50%;

 

12 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi, Saksi Akan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pemilik Toko di PD Pasar Jaya Jelambar, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa toko milik Saksi berdiri lebih dahulu dari Toko Swalayan Indomaret, pada saat itu jumlah omset penjualannya cukup baik;

b. Bahwa berdirinya Toko Swalayan Indomaret di dekat toko milik Saksi dengan harga jual produk lebih murah, menyebabkan omset penjualannya menurun sekitar 50%.

 

13 Menimbang bahwa setelah Tim Penyelidik melakukan penelitian terhadap sejumlah warung-warung kecil yang berjarak sampai dengan 300 meter dari Toko Swalayan Indomaret, di sekitar 20 Toko Swalayan Indomaret di daerah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut: (Lampiran II Dokumen No.2).

a. Bahwa sebagian besar warung menyatakan terpengaruh dengan berdirinya
Toko Swalayan Indomaret yaitu telah menurunnya omset penjualan mereka;

b. Bahwa harga barang-barang di warung jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga barang di Toko Swalayan Indomaret, dan mereka merasa tidak mampu bersaing dengan Toko Swalayan Indomaret dalam hal harga, tempat dan ketersediaan barang;

c. Bahwa warung-warung kecil tidak memiliki pembukuan yang akurat sehingga sulit untuk membuktikan adanya penurunan omset penjualannya.

14 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 2
Mei 2001, Saksi Ny. Lilik Sunarsih yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pemilik toko swalayan yang berlokasi dekat Toko Swalayan Indomaret, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa dengan luas toko dan volume barang yang setara dengan Toko Swalayan Indomaret, Saksi tidak mampu bersaing dengan Toko Swalayan Indomaret karena . sebagian harga barang-barang di Toko Swalayan Indomaret lebih rendah khususnya produk-produk Indofood. Disamping itu Toko Swalayan Indomaret memiliki program diskon setiap 2 mingguan yang dikemas dalam paket Super Hemat;

b. Bahwa Saksi mempunyai toko di tempat lain masih bertahan hidup karena mempunyai luas toko yang lebih besar dan menjual jenis barang yang berbeda dengan volume barang yang lebih besar dibanding dengan Toko Swalayan Indomaret.

 

15 Menimbang bahwa dalam keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal
15 Mei 2001, Saksi Hasan Maulana yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik toko swalayan yang berada di sekitar Toko Swalayan Indomaret, Saksi menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa produk-produk khusus Indofood di Toko Swalayan Indomaret lebih murah dibandingkan dengan harga produk yang sama di toko milik Saksi karena Saksi tidak mendapatkan pasokan langsung dari grosir atau distributornya Toko Swalayan Indomaret;

b. Bahwa Toko Swalayan Indomaret yang berada di lokasi perumahan yang berdekatan dengan toko milik saksi sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan warung-warung kecil di sekitarnya.

 

 

16 Menimbang bahwa Majelis Komisi dengan Tim Penyelidik telah melakukan penelitian di lapangan terhadap sejumlah 6 (enam) Minimarket yang berjarak sampai dengan 300 meter di sekitar Toko Swalayan Indomaret di daerah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, menemukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa seluruh Minimarket yang berdekatan dengan Toko Swalayan Indomaret tersebut, sangat terpengaruh dengan program Diskon Super Hemat untuk produk- produk tertentu yang dilakukan setiap dua mingguan sepanjang tahun, karena harga

jualnya lebih murah dibandingkan dengan harga beli di Minimarket, sedangkan
Minimarket tidak bisa melakukan program Super Hemat semacam itu;

 

17 Menimbang bahwa Majelis Komisi dengan Tim Penyelidik dalam melakukan penelitian di lapangan terhadap 150 konsumen di Toko Swalayan Indomaret di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, menemukan hal-hal sebagai berikut: (Lampiran II, Dokumen No.1):

a. 97 % menyatakan senang adanya Toko Swalayan Indomaret;
b. 60 % menyatakan mudah memperoleh kebutuhannya;
c. 8% menyatakan harga produk-produk di Toko Swalayan Indomaret lebih murah;
d. 3 % menyatakan mendapatkan pelayanan yang baik;
e. 93 % menyatakan tempatnya menyenangkan dan nyaman;
f. 32 % menyatakan setuju dengan perkembangan Toko Swalayan Indomaret;
g. 93 % menyatakan setuju bahwa Toko Swalayan Indomaret adalah toko masa depan;
h. 66 % menyatakan merasa diuntungkan membeli produk Indofood di Toko
Swalayan Indomaret;
i. 51 % menyatakan bahwa khusus produk Indofood harganya lebih murah;
j. 100 % menyatakan alasan setuju harga lebih murah karena sering ada diskon;
k. secara total pendapat konsumen yang menyatakan setuju terhadap keberadaan Toko Swalayan Indomaret sebesar 69,4 %, tidak setuju sebesar 16,1 % dan menyatakan tidak tahu sebesar 14,5%.

18 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 1
Mei 2001, Saksi dari pihak Pemerintah bernama Teddy Setyadi yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa pendaftaran Izin Usaha Terlapor sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

b. Bahwa Terlapor termasuk pelaku usaha besar dengan SIUP Besar dan berlaku untuk seluruh outlet sendiri sebagai SIUP induk yang masing-masing dilegalisir oleh Kandep Depperindag setempat, sedangkan untuk Toko Swalayan Indomaret dengan sistem waralaba masing-masing mempunyai SIUP sendiri dengan SIUP Kecil;

c. Bahwa Terlapor telah mendaftarkan Hak Kewaralabaan kepada Menteri Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;

d. Bahwa Terlapor adalah pemegang sah hak Kewaralabaan dan sebagai Pemberi Waralaba (Franchisor) serta memberikan hak kewaralabaannya kepada beberapa Penerima Waralaba (Franchisee) untuk mendirikan Toko Swalayan Indomaret.

19 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 9
Mei 2001, Saksi bernama Retno Kumorowati yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Pembinaan Perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.50 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, proses perizinan pasar swalayan yang mempunyai luas bangunan kurang dari 200 m2, harus mendapatkan persetujuan prinsip dari Sekretaris Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Bahwa selama ini Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum pernah mengeluarkan izin prinsip tersebut khusus untuk usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan kurang dari 200 m2 milik siapapun, termasuk untuk Toko Swalayan Indomaret. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum melaksanakan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.50 tahun 1999 dimaksud;

c. Bahwa Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sedang mengkaji dan mengevaluasi keberadaan usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan kurang dari 200 m2.

20 Menimbang bahwa dalam keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal
17Mei 2001, Saksi Pemerintah bernama Syafrul Mustafa selaku Kepala Sub Dinas

Pengawas Pembangunan Kota (Dinas P2K) yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pengawas Pembangunan Kota DKI Jakarta, menyatakan sebagai berikut, bahwa Dinas Pengawasan Pembangunan Kota telah memberikan peringatan tertulis terhadap 44 Toko Swalayan Indomaret di wilayah DKI Jakarta yang telah melakukan penyimpangan perizinan penggunaan bangunan dari IMB perumahan menjadi pertokoan;

21 Menimbang bahwa dalam keterangan di depan Majelis Komisi pada tanggal 8 Mei
2001, Saksi bernama Hendro Gunarto yang bertindak untuk dan atas nama sendiri dan sebagai seorang Direktur Utama PT. Indomarco Adi Prima, Saksi menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 1997 saham PT. Indomarco Adi Prima sejumlah 80% dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur dan 20% lainnya dimiliki PT. Holdico Perkasa;

b. Bahwa dalam mendistribusikan produk-produk Indofood, harga beli secara absolut telah ditetapkan oleh prinsipalnya baik mulai dari di tingkat distributor, grosir maupun, sampai ke tingkat pengecer;

c. Bahwa PT. Indomarco Adi Prima merupakan distributor tunggal khusus produk Supermi untuk seluruh wilayah Indonesia;

d. Bahwa PT. Indomarco Adi Prima tidak pernah membuat perjanjian secara tertulis tentang penetapan harga dan syarat-syarat lainnya dalam memasok ke grosir maupun pengecer;

e. Bahwa program diskon dalam bentuk Super Hemat, merupakan program yang dilakukan sendiri oleh Terlapor dan toko-toko lainnya, dan tidak ada kaitannya dengan program maupun harga yang ditentukan oleh PT. Indomarco Adi Prima;

f. Bahwa meskipun posisi Terlapor sebagai pengecer, namun oleh PT.
Indomarco Adi Prima, Terlapor diperlakukan sebagai wholeseller, karena jumlah pembelian atau kuantumnya telah mencapai jumlah tertentu.

22 Menimbang bahwa dalam keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 8
Mei 2001, Saksi bernama Sinarman Jonatan yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Direktur Utama PT. Indomarco Perdana, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa PT. Indomarco Perdana memegang saham Terlapor sebesar 49% dan sisanya sebesar S 1 % dikuasai oleh PT. Bhakti Asset Manajemen;

b. Bahwa PT. Indomarco Perdana merupakan Holding Company, yang bergerak di bidang usaha sebagai pemasok produk gula sebesar 1,2 milyar rupiah perbulan untuk Toko Swalayan Indomaret, 1,9 milyar rupiah untuk Indo Grosir, dan 342 juta rupiah untuk Supermarket (Superido), dan memasok apel untuk supermarket sejumlah 167 juta rupiah perbulan. Disamping itu juga memberikan jasa konsultasi kepada internal grup dalam bidang manajemen, HRD, MIS, keuangan dan operation merchandiser;

c. Bahwa Saksi yang saat ini saksi memegang jabatan sebagai Direktur Utama di PT. Indomarco Perdana juga pada perusahaan Terlapor.

 

23 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 10
Mei 2001, Saksi bernama Laode Budi Utama, yang bertindak untuk dan atas nama
Koperasi Jembatan Kesejahteraan, menyatakan sebagai berikut:

 

a. Bahwa Saksi menginginkan suatu aturan yang jelas dan transparan dari PT.
Indomarco Adi Prima berkenaan dengan perolehan harga, pasokan, dan perlakuan lain yang diterimanya sebagai penerima pasokan khususnya produk-produk Indofood;

 

b. Bahwa Saksi menginginkan kejelasan penentuan status dari PT. Indomarco Adi Prima apakah sebagai grosir, star outlet, atau pengecer, kejelasan status ini untuk memperoleh kepastian harga;

 

c. Bahwa Saksi pernah mengajukan untuk melakukan pembelian langsung kepada Indofood, akan tetapi oleh Indofood dimasukkan dalam program kemitraan yang kemudian ditugaskan Star Outlet Serta untuk melayani Saksi;

 

d. Bahwa Saksi berpendapat bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret dapat bersaing dengan baik karena faktor-faktor knowledge base yang lebih baik, ketersediaan barang yang cukup, kekuatan manajemen, kenyamanan dan preferensi masyarakat yang lebih tinggi.

24 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 16
Mei 2001, Saksi bernama Khairuddin yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi tidak diperkenankan menjual atau memasok kembali kepada pelaku-pelaku usaha lain selain koperasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara PT. Goro Batara Sakti dengan PT. Indomarco Adi Prima; (Lampiran III, Dokumen No.1)

b. Bahwa meskipun untuk produk-produk tertentu khususnya yang berasal dari Indofood yang di Toko Swalayan Indomaret harganya lebih murah, Go’s Mart minimarket yang didirikan tidak jauh dari Toko Swalayan Indomaret sebagai binaan PT. Goro Yudhistira masih mampu bersaing.

25 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 9
Mei 2001 dan tanggal 17 Mei 2001, Saksi Eva Riyanti Hutapea yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Direktur Utama PT. Indofood Sukses Makmur, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa PT. Indofood Sukses Makmur dalam melakukan usahanya selalu berupaya meningkatkan efisiensi dan sedang melakukan evaluasi, mempelajari, dan mengembangkan sistem distribusi dengan memperpendek jalur distribusi langsung yang akan diterapkan dalam beberapa waktu mendatang;

b. Bahwa PT. Indofood Sukses Makmur mempunyai program promosi (trade promo) yang merupakan program inisiatifnya sendiri melalui distributor berupa pemberian diskon harga antara 1,5% hingga 5% yang diharapkan untuk diteruskan ke pelanggan pelanggannya. Sedangkan promosi-promosi dalam bentuk Super Hemat yang dilakukan Terlapor, bukanlah program Indofood. Namun demikian program-program promosi berupa diskon dapat juga merupakan inisiatif pengecer yang diajukan melalui distributornya dan akan disampaikan kepada prinsipal untuk mendapatkan dukungan;

c. Bahwa PT. Indofood Sukses Makmur dalam melakukan proses take over perusahaan-perusahaan lain yang digabung ke dalam satu kesatuan sistem distribusinya, dimaksudkan untuk tujuan efisiensi dalam kesatuan manajemen agar dalam mendistribusikan produk-produk Indofood tidak selalu berorientasi kepada keuntungan semata sebagaimana selama ini dilakukan oleh perusahaan bersangkutan. Akan tetapi harus selalu berpikir pada ketersediaan dan pelayanan yang efisien kepada konsumen;

d. Bahwa Terlapor tidak mempunyai hubungan kepemilikan saham dan bukan afiliasi PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.;

 

e. Bahwa hubungan yang terjalin antara saksi dengan Terlapor hanya merupakan hubungan dagang pemasokan produk-produk Indofood melalui distributor utamanya yaitu PT. Indomarco Adi Prima.

 

26 Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan baik dari Saksi Pelapor, Terlapor, dan para Saksi maupun dokumen-dokumen, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Terlapor adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan pada tanggal
21 November 1988 di hadapan Notaris Benny Kristianto S.H. dengan Akte Notaris Nomor 207 yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 47 pada tanggal 27 April 2001;

b. Bahwa Toko Swalayan Indomaret milik Terlapor banyak yang berlokasi di daerah pemukiman, dan di lokasi-lokasi dimana telah terdapat banyak pengecer-pengecer kecil yang melakukan kegiatan usaha yang sama atau hampir sama dengan yang dilakukan oleh Terlapor. Hal tersebut dirasakan, baik langsung maupun tidak langsung, mengganggu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengecer kecil. Perkembangan semacam ini menimbulkan keresahan sosial terutama bagi pengecer kecil yang berada di sekitar lokasi Toko Swalayan Indomaret;

c. Bahwa Terlapor dalam menjalankan usahanya menjual produk-produk tertentu dengan harga yang lebih murah dibanding harga jual para pengecer kecil, yang dilakukan dengan memberikan diskon secara berkala setiap dua minggu, setiap bulan melalui Promosi Super Hemat, yang menurut pengecer kecil disekitarnya berakibat turunnya omset penjualan mereka;

d. Bahwa Terlapor memiliki keterkaitan sejarah dengan PT. Indomarco Adi Prima yang ditunjukkan oleh jabatan rangkap sebagai Direktur Utama oleh Terlapor yaitu antara tahun 1988 sampai tanggal 1 April tahun 2000. Terlapor

pada masa tersebut selain menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Indomarco Adi Prima juga sebagai Direktur Utama perusahaan Terlapor. Disamping itu Majelis menemukan fakta bahwa 80% saham PT. Indomarco Adi Prima dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur. Dengan adanya jabatan rangkap dan kepemilikan saham seperti tersebut di atas memungkinkan dapat dilakukannya kontrol manajemen secara vertikal yang bisa berakibat terganggunya persaingan usaha tidak sehat;

e. Bahwa saham Terlapor sebesar 49% adalah dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana. Disamping itu PT. Indomarco Perdana juga bertindak sebagai pemasok. Terlapor memegang jabatan rangkap selain sebagai Direktur Utama di perusahaan Terlapor juga sebagai Direktur Utama PT. Indomarco Perdana. Dengan demikian antara Terlapor dengan PT. Indomarco Perdana dimungkinkan terjadi hubungan manajemen yang dapat berakibat persaingan tidak sehat;

f. Bahwa terjadi perjanjian tertulis antara PT. Indomarco Adi Prima dengan PT.
Goro Batara Sakti yang berisi bahwa PT. Goro Batara Sakti tidak: diperkenankan menjual atau memasok kembali kepada pelaku usaha lain selain kepada koperasi. Perjanjian semacam ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;

g. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta sejumlah warung kecil di sekitar Toko Swalayan Indomaret di wilayah Jakarta, Bekasi dan Tangerang, sebagai berikut:

1) seluruh warung menyatakan merasakan terpengaruh dengan berdirinya
Toko Swalayan Indomaret yaitu terjadi penurunan omset penjualan;

2) terdapat harga-harga yang lebih murah untuk produk tertentu khususnya yang berasal dari PT. Indomarco Adi Prima yang dijual di Toko Swalayan Indomaret;

3) sebagian besar warung kecil yang berada di sekitar Toko Swalayan Indomaret, memiliki kemampuan bersaing yang rendah karena keterbatasan manajemen, permodalan, dan keterbatasan akses terhadap pasokan barang.
h. Majelis Komisi menemukan fakta bahwa PT Indomarco Prismatama menerapkan strategi pemasaran modern dengan konsep 4P (Produk, Price, Place and Promotion). Strategi ini tidak dapat diikuti pengecer kecil yang sampai saat ini masih dikelola secara tradisional. Kehadiran Toko Swalayan Indomaret menimbulkan keresahan sosial bagi keberadaan pengecer atau

warung-warung kecil karena ketidakseimbangan kemampuan manajemen, permodalan, dan daya saingnya;

i. Bahwa Terlapor merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha eceran.
Terlapor mendapatkan pasokan barang barangnya dari berbagai distributor melalui pembelian secara langsung kepada distributor dalam jumlah besar sehingga posisinya disetarakan dengan grosir (wholeseller) dalam kebijakan harga;

j. Bahwa Terlapor merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha eceran.
Terlapor menjual barang barangnya langsung kepada konsumen, baik melalui outlet milik sendiri maupun melalui Toko Waralaba Swalayan Indomaret yang bekerja sama dengan Terlapor maupun melalui outlet milik Terlapor. Terlapor bukan merupakan Pemasok kepada pengusaha lain atas barang- barang yang dibelinya dari distributor.

27 Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan baik dari Saksi Pelapor, Terlapor, dan para Saksi maupun dokumen-dokumen, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Terlapor menurut Peraturan. Daerah DKI Jakarta No.8 tahun 1992 dan Petunjuk Pelaksanaan berupa Surat Keputusan Gubernur No.50 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pasar swalayan yang mempunyai luas kurang dari
200 m2 harus mendapatkan izin prinsip dari Sekretaris Wilayah Daerah. Faktanya Terlapor belum mendapatkan izin dari Sekretaris Wilayah Daerah, hal ini disebabkan karena:

1) Indomaret telah berdiri sebelum dikeluarkannya Keputusan Gubernur
Nomor 50 tahun 1999 tersebut;

2) Selama ini Pemerintah Daerah belum mengeluarkan perizinan untuk toko swalayan yang luasnya kurang dari 200 m2 termasuk Toko Swalayan Indomaret.

b. Bahwa menurut penjelasan Saksi Pemerintah DKI melalui Kepala Dinas
Pengawasan pembangunan Kota (P2K) telah memberikan teguran terhadap
44 Toko Swalayan Indomaret yang telah menyalahi perizinan peruntukan perumahan dijadikan pertokoan;

c. Bahwa di dalam SK Gubernur DKI Nomor 50 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpasaran Swasta di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pasal 11 huruf g disebutkan: “pasar swalayan (luasnya lebih dari 200 m2) harus mempunyai jarak minimal tertentu terhadap pasar tradisional, yaitu: a)
500 m terhadap pasar lingkungan berkembang, atau b) 1 Km terhadap pasar lingkungan tumbuh”.

 

28 Menimbang bahwa dalam fakta-fakta yang telah terungkap di dalam pemeriksaan, baik dari keterangan para pihak maupun dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisi dan berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret yang didirikan di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menimbulkan gangguan terhadap pengecer kecil di sekitarnya. Hal ini terjadi karena: (1) pendirian Toko-Toko Swalayan Indomaret kurang memperhatikan keberadaan warung-warung kecil di sekitarnya: (2) kurang memperhatikan lokasi dan peruntukan penggunaan bangunan, sehingga menimbulkan keresahan para pemilik warung kecil di sekitarnya; (3) menerapkan strategi manajemen modern yang tidak dapat diikuti oleh toko-toko kecil sebagai pengecer di sekitarnya. Oleh karena itu Terlapor dianggap kurang memperhatikan keberadaan dan perkembangan usaha warung- warung kecil di sekitarnya. Untuk itu Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor dalam mengembangkan kegiatan usahanya tidak mengindahkan asas demokrasi ekonomi dan tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Terlapor dan kepentingan masyarakat sekitarnya;

29 Menimbang bahwa Terlapor dalam menjalankan usaha ecerannya melalui Toko Swalayan Indomaret, melakukan praktek pemasaran produk-produk tertentu dengan harga diskon Super Hemat untuk 40 item produk setiap bulan dalam jangka waktu dua mingguan, membuka waktu pelayanan yang lebih awal, perizinan-perizinan tempat usaha dan peruntukan lokasi yang kurang tepat. Mengingat Pasal 2 mengandung pengertian bahwa setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya perlu memperhatikan keseimbangan umum dengan memberi kesempatan kepada pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya sebagai pesaing atau yang berpotensi sebagai pesaing agar dapat berkembang secara wajar. Sedangkan dalam Pasal 3 juga dinyatakan tentang perlunya untuk menjaga kepentingan umum dan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Majelis berkesimpulan bahwa Terlapor tidak sungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut karena selama ini telah menimbulkan keresahan dan mengganggu keberadaan warung kecil di sekitarnya, sehingga kegiatan Terlapor tidak sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 3, asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.

30 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan, penyelidikan, maupun keterangan para pihak, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa sebagian besar toko-toko kecil sebagai pengecer kalah bersaing dengan Terlapor, karena toko-toko pengecer tersebut menghadapi kendala manajemen, skala ekonomi yang kecil, keterbatasan akses terhadap jalur distribusi dan kendala sumber daya permodalan maupun sumber daya manusia. Sebagian besar dari pengecer kecil pada umumnya masih sangat lemah dalam berbagai aspek dan dalam menjalankan usahanya masih menerapkan manajemen sangat tradisional, yang tidak dapat membedakan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Kemampuan dan keterampilannya dalam penataan layout barang-barang masih tidak memadai sehingga kurang menciptakan daya tarik bagi pelanggan untuk berbelanja di toko pengecer kecil. Skala ekonominya juga sangat kecil (mikro) sehingga tidak dapat mengambil manfaat dari efisiensi, yang bersumber dari skala ekonomi maupun skop ekonomi. Jumlah pembelian juga relatif kecil sehingga pengecer kecil tersebut tidak dapat mengakses langsung dari sumber pasokan barang dalam jalur distribusi yang lebih menguntungkan, baik ditinjau dari harga , diskon-diskon maupun manfaat lain seperti dukungan promosi. Kualitas sumber daya pengecer kecil umumnya masih rendah, baik ditinjau dari pendidikan maupun keterampilan manajemen yang dikuasainya. Berdasarkan fakta-fakta ini Majelis berkesimpulan bahwa untuk menciptakan persaingan yang seimbang di antara pelaku usaha dalam bisnis eceran diperlukan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan daya saing para pengecer kecil. Untuk itu Majelis Komisi berpendapat perlunya upaya-upaya pemberdayaan toko-toko pengecer kecil, yang antara lain meliputi pembinaan manajemen, akses pada sumber permodalan, peningkatan skala ekonomi dan akses pada sumber barang/jalur distribusi dan pengembangan sumberdaya manusia. Dengan demikian pengecer kecil memiliki daya saing yang lebih tinggi sehingga dapat tumbuh keseimbangan persaingan usaha yang lebih sehat. Persaingan secara langsung dalam jarak yang dekat antara pengecer kecil yang lemah dengan toko eceran modern yang kuat harus dihindari untuk mengurangi dampak kerugian sosial ekonomi yang lebih jauh.

31 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa saham Terlapor sebesar 49% adalah dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana. Disamping itu PT. Indomarco Perdana juga bertindak sebagai pemasok. Terlapor memegang jabatan rangkap selaku Direktur Utama di Terlapor juga sebagai Direktur Utama PT. Indomarco Perdana. Dengan demikian antara Terlapor dengan PT. Indomarco Perdana dimungkinkan terjadi hubungan manajemen yang dapat berakibat persaingan tidak sehat. Disamping itu Terlapor mempunyai hubungan sejarah, bahwa Terlapor pernah menduduki jabatan Direktur Utama di PT. Indomarco Adi Prima sebagai pemasoknya sejak tahun 1988 hingga tanggal 1 April tahun 2000 sebelum PT. Indomarco Adi Prima diambil alih oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. sebagai pabrikan. Sedangkan sampai saat ini PT. Indomarco

yang secara manajemen dikuasai oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. tetap sebagai pemasok Terlapor untuk produk-produk Indofood. Berkaitan dengan itu Majelis Komisi menduga adanya kemungkinan integrasi vertikal yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hal ini dapat diduga melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan’Persaingan Usaha Tidak Sehat;

b. Bahwa telah terjadi adanya suatu perjanjian tertutup antara PT. Indomarco Adi Prima dengan PT. Goro Batara Sakti yang berisi bahwa penerima pasokan tidak diperkenankan menjual atau memasok kembali kepada pihak tertentu. Oleh karena itu Majelis menduga adanya pelanggaran Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

32 Menimbang bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung substansi penting tentang makna demokrasi ekonomi, yakni perlunya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, serta substansi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Substansi Pasal 2 dan Pasal 3 ini dapat menjadi landasan untuk melihat kasus ini dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa persaingan pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil (mikro) dilapangan telah menimbulkan gangguan keseimbangan bagi kepentingan umum karena pelaku usaha kecil terancam sehingga potensial meningkatkan pengangguran yang lebih besar;

b. Bahwa telah terjadi keresahan sosial yang cukup meluas diberbagai Wilayah Jabotabek karena banyak pengecer kecil kalah dalam persaingan yang tidak seimbang dengan Terlapor;

c. Bahwa persaingan yang tidak seimbang ini lebih potensial menimbulkan kerugian berupa penurunan kesejahteraan pelaku usaha kecil (mikro) karena kemunduran usaha dan coati karena kalah bersaing dengan pelaku usaha besar, yang mempunyai dukungan permodalan, manajemen, dan akses kepada sumber barang yang lebih baik;

d. Bahwa dari pemeriksaan terbukti Terlapor kurang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Terlapor (sebagai pelaku usaha besar) dengan kepentingan dan keberadaan pengecer kecil di sekitarnya;

e. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur perilaku kurang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Terlapor dengan kepentingan pengecer kecil, unsur kurang mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat secara meyakinkan sudah terpenuhi.

 

 

MEMUTUSKAN:

 

1. Menyatakan bahwa Terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum;

2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

3. Menyatakan bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba;

4. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial;

5. Merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar;

6. Menyatakan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup.

Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan di muka Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juli tahun 2001, oleh kami Sutrisno Iwantono sebagai Ketua Majelis, Didik J: Rachbini sebagai Anggota Majelis, Erwin Syahril sebagai Anggota Majelis, dan Pande Radja Silalahi sebagai Anggota Majelis, dengan dihadiri oleh Panitera Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

 

Ketua Majelis, Ttd.
Sutrisno Iwantono

 

Anggota Majelis, Ttd.
Didik J. Rachbini

Anggota Majelis, Ttd.
Erwin Syahril

Anggota Majelis
Ttd.
Pande R. Silalahi

 

Panitera Majelis, Ttd.
Retno Supriandayani

Solusi Menghadapi Persaingan Usaha

KOMPAS.com – Salah satu tantangan dalam berbisnis adalah bermunculannya pesaing dalam bisnis serupa. Ali Bagus Antra, pemilik usaha Bebek Garang, mengungkapkan persaingan dalam bisnis akan selalu ada dan tak bisa dihindari.

“Kita harus punya bekal untuk menghadapi persaingan ini agar tak kalah saing,” tukas Ali dalam acara talkshow Mengatasi Persaingan UKM di Sedap Mighty Culinary 2012 di Hall Basket Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (24/06/2012) lalu.

Menurut Ali, saat berbisnis ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi persaingan bisnis, antara lain:

1. Konsep yang matang.
Menjalankan bisnis tak hanya butuh ide dan passion semata. Namun, sebuah konsep bisnis yang matang juga sangat diperlukan. Konsep bisnis yang matang akan membantu Anda untuk bisa mengenali berbagai potensi dan pangsa pasar yang ingin dituju dalam bisnis. Selain itu konsep bisnis matang juga akan membuat bisnis bisa berjalan lebih maksimal.

Dalam menentukan konsep bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, selera masyarakat, karakteristik atau gaya hidup masyarakat, daya beli, sumber bahan baku, sampai adanya bisnis sejenis.

“Pertimbangan ini akan membantu untuk menentukan sukses atau tidaknya bisnis yang dilakukan,” sarannya.

2. Perencanaan matang.
Konsep bisnis yang matang, akan membantu untuk membuat perencanaan bisnis yang juga matang. “Dalam berbisnis tak bisa asal-asalan karena dalam berbisnis, Anda mempertaruhkan investasi yang cukup banyak. Jika perencanaan tak matang, semuanya akan sia-sia dan rugi besar,” jelasnya. Dalam perencanaan yang matang, sebuah business plan harus dibuat.

Yang termasuk dalam business plan ini antara lain: menjabarkan konsep bisnis, visi misi, rencana promosi, rencana pemasaran, karyawan, rencana pengaturan keuangan, sampai dengan menentukan analisis risiko yang mungkin dialami dalam bisnis. Dengan adanya perencanaan yang matang, Anda bisa menentukan jalan keluar atau solusi atas setiap masalah yang mungkin akan dihadapi, termasuk menghadapi persaingan bisnis serupa.

3. Evaluasi dan inovasi.
Persaingan dengan bisnis yang sejenis seringkali tak bisa dihindari. Namun sebenarnya persaingan ini bisa membuat Anda jadi lebih kreatif untuk berkreasi. Dengan persaingan akan membuat Anda jadi lebih inovatif untuk menciptakan sebuah nilai tambah dalam produk yang dijual. Inovasi yang dilakukan dalam berbagai sisi akan menarik pelanggan untuk melirik produk Anda dibanding pesaing.

Selain inovasi, diperlukan juga evaluasi terhadap kelangsungan bisnis. Anda tak bisa begitu saja tutup mata dalam menjalankan bisnis, sebuah evaluasi terhadap kekurangan dan nilai lebih dalam berbisnis juga diperlukan untuk semakin memajukan bisnis yang dilakukan.a

4. Perluasan pasar.
Untuk menghadapi persaingan bisnis, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan memperluas pasar produk. Perluasan pasar produk ini bisa berarti memperluas fokus dan target market yang disasar. Misalnya, jika awalnya hanya menjual varian makanan pedas yang diperuntukan untuk orang dewasa, tak ada salahnya untuk membuat varian menu baru yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Perluasan pangsa pasar ini juga akan menambah pendapatan sekaligus memberi nilai tambah pada pelanggan terhadap produk yang dijual.

Selain memperluas pangsa pasar, perluasan pasar juga bisa dilakukan dengan membuka cabang-cabang usaha baru. Cabang usaha baru ini akan membantu untuk menguasai pasar usaha sejenis. “Namun, sebelum melakukan perluasan cabang sebaiknya sistem usaha sudah kuat dan stabil,” sarannya.

5. Standarisasi.
Memiliki banyak cabang usaha memang bisa membantu mengatasi persaingan ketat dalam bisnis. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah kesamaan varian produk yang dijual disemua cabang yang dimiliki.

“Standarisasi ini perlu dilakukan agar pelanggan tak kecewa ketika membeli produk Anda di cabang-cabang usaha. Standarisasi ini sangat diperlukan terutama jika Anda berbisnis kuliner. Standarisasi resep berfungsi untuk menghasilkan rasa yang seragam disemua cabangnya,” tukasnya.

6. Sistem.
Sebuah sistem usaha yang kuat akan membantu usaha agar bisa bertahan lebih lama dan mendapat keuntungan yang diinginkan. Buat sistem usaha yang stabil dan kuat. Setelah pondasi usaha dirasa kuat, maka lakukan perluasan pasar dengan berbagai sistem usaha yang diinginkan, misalnya membuka cabang, sampai franchise. “Dengan sistem usaha yang kuat dan konsisten akan menjadi nilai positif bagi para investor yang tertarik berbisnis dengan Anda,” pungkasnya.

Tata Cara Penanganan Perkara pada KPPU

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang- undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

(3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.

(4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 39

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

(2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

(3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.

(4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.

(5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat

(4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40

(1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

Pasal 41

(1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.

(2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

a.   keterangan saksi, b.  keterangan ahli,

c.   surat dan atau dokumen, d.  petunjuk,

e.   keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

(1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

(2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).

(4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 44

(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.

(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 45

(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.

(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(4) Mahkamah Agung  harus memberikan  putusan  dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

(1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII SANKSI

Bagian Pertama

Tindakan Administratif

Pasal 47

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a.   penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

b.  perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

c.   perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

d.  perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau

e.   penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau

f.   penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

g.  pengenaan  denda  serendah-rendahnya  Rp  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua Pidana Pokok Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam

pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pidana Tambahan Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a.   pencabutan izin usaha; atau

b.  larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

c.   penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB IX KETENTUAN LAIN Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

a.   perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

b.  perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau

c.   perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau

d.  perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah

daripada harga yang telah diperjanjikan; atau

e.   perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau

f.   perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik In- donesia; atau

g.  perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau

h.  pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau

i.    kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang- undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi

A. Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. Yaitu suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

 B. Keanggotaan

 Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.

Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

 

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

a.   warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;

b.  setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c.   beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d.  jujur, adil, dan berkelakuan baik;

e.   bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;

f.   berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;

g.  tidak pernah dipidana;

h.  tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan

i.    tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

 Keanggotaan Komisi berhenti, karena :

a.   meninggal dunia;

b.  mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c.   bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;

d.  sakit jasmani atau rohani terus menerus;

e.   berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau

f.   diberhentikan.

 Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat. Komisi dapat membentuk kelompok kerja. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

 

C. Tugas

Tugas Komisi meliputi:

a.   melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

b.  melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

c.   melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

d.  mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;

e.   memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

f.   menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang- undang ini;

g.  memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

 D. Wewenang

 Wewenang Komisi meliputi:

a.   menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

b.  melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

c.   melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

d.  menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

e.   memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

f.   memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

g.  meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

h.  meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

i.    mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

j.    memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

k.   memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

l.    menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

 5. Pembiayaan

 Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan Posisi Dominan

A. Posisi Dominan

Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

a.   menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau

b.  membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

c.   menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

 Pelaku   usaha memiliki   posisi   dominan  apabila:

a.   satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

b.  dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

 

B. Jabatan Rangkap

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

a.   berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

b.  memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

c.   secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

 

C. Pemilikan Saham

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

a.   satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

b.  dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

 

D. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

 Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

 Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

Kegiatan yang Dilarang dalam Persaingan Usaha

Setelah mengetahui perjanjian yang dilarang dalam rangka persaingan usaha, maka pemerintah juga melarang kegiatan-kegiatan yang menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat. 

Persaingan usaha yang tidak sehat tersebut antara lain :

1. Monopoli

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila:

a.   barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau

b.  mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

c.   satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

 

 

2. Monopsoni

 Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

 

3. Penguasaan Pasar

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

a.   menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

b.  menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

c.   membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau

d.  melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

 Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

 Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 

 4. Persekongkolan

 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Gambar

Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha

Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, pemerintah melalui UU No.5/99 melarang perjanjian dan kegiatan yang pada akhirnya menyebabkan persaingan pasar tidak sehat. Perjanjian yang dilarang tersebut antara lain :

1. Oligopoli

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

 

2. Penetapan Harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi: 

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

3. Pembagian Wilayah

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Pemboikotan

  Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

a.   merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau 

b.  membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

5. Kartel

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

 6. Trust

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

 7. Oligopsoni

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

8. Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

9. Perjanjian Tertutup 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

a.   harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau

b.  tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

 

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Gambar

Solusi Hukum Menghadapi Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Solusi Hukum Menghadapi Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Mengenal Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Pedagang kecil kian resah dengan munculnya berbagai jenis mini market yang menjual aneka produknya dengan harga murah. Padahal pedagang kecil telah menjual dagangannya dengan mengambil keuntungan yang sangat sedikit dari harga pokok. Tentu saja harga pokok pembelian pembelian pedagang kecil yang mereka membeli secara retail, jauh lebih mahal ketimbang harga pokok pembelian yang dilakukan secara grosiran oleh mini market yang diperoleh langsung dari pabrik.

Kalau dibiarkan terus-menerus, bisa-bisa pedagang kecil tidak lagi memiliki kesempatan untuk berusaha. Mengingat modal yang mereka miliki sangat terbatas. Padahal mencari kehidupan yang layak merupakan hak setiap warga negara dan dilindungi oleh konstitusi. Bagaimana upaya hukum pedagang kecil untuk mendapatkan hak tersebut?

Dalam banyak kasus, sebagaimana kami lansir dalam situs Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengatakan bahwa 80 persen tender pemerintah sarat persengkololan. Maka sudah selayaknya pengusaha pelaku tender hendaknya mengerti betul tentang seluk beluk apa itu persekongkolan. Dan bagaimana hukum mengaturnya.

Dalam UU N0.5/99, diatur bagaimana persaingan usaha yang tidak sehat seperti apa. Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Sedangkan bentuk-bentuk persaingan usaha yang tidak sehat antara lain:

Monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Disamping itu, dikenal juga Praktek monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Pemusatan kekuatan ekonomi yang berupa penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
Posisi dominan yaitu kondisi pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Jadilah Tablet Baru

Gegap gempita takbir, menambah keharuanku di hari raya. Sebagai bayi kecil, aku dapat merasakan ke bahagiaan pada hari yang teristimewa ini. Banyak orang yang merayakannya. Dari mulai takbir yang bersahut-sahutan sejak semalam, hingga anak kecil yang berlarian dari pintu rumah yang satu pada rumah yang lain. Oh ternyata rekan-rekanku yang imut itu menerima ang pao dari setiap rumah yang dikunjungi.

Ang pao itu berisi uang. Dan setiap rumah yang dikunjungi, tersedia makanan lezat, buah-buahan, kue, serta minuman yang menggiurkan dahaga. Tapi sayang sekali, aku belum bisa memakannya. Gigiku belum tumbuh. Qiqiqi.

Meskipun aku belum bisa mencicipi semuanya, tetapi aku sudah dapet terima ang pao loh seperti kebanyakan orang pada umumnya. Yeah, ang pao yang berisi uang. Aku tidak mengerti uang untuk apa. Ketika aku dikasih uang dari cing Iah, aku tidak tertarik. Aku lebih menyukai dompetnya yang terbuat dari kulit dan berisi uang penuh serta aneka ragam kartu ATM. Ah senangnya. Aku ingin memilikinya bila kelak dewasa.

Orang yang pertama memberikan aku uang sejumlah Rp 100.000,- adalah kakekku yang ku sebut engkong. Kemudian nenekku yang ku sebut nyai. Berikutnya om Bewok serta cing I’ah. Mereka memberiku uang Rp 100.000,- Kemudian kami berkeliling pada rumah yang lain. Ah aku lupa siapa saja yang memberiku uang berikutnya. Tetapi setelah dikumpulkan, jumlah ang pouku seluruhnya berjumlah Rp 700.000,-. Ummiku senang sekali.

Mulanya ummi ingin uang itu di simpan saja. Namun kemudian ia menginginkan uang itu dibelikan komputer tablet agar dapat aku belajar membaca, berhitung, bernyanyi, mengaji, bermain sejak dini. Akhirnya uang itu digabung dengan uang ummi dan abi, jadilah sebuah komputer tablet 7. 

Abiku yang memprogram semuanya. Aku suka sekali bermain dengan tablet itu. Terima kasih semuanya. Tablet 7 merupakan hadiah terindah di hari raya saat aku masih bayi.

-Best Wishes to You and Your Family for Happy and Blessed Eid- 1 Syawal 1433 HGambar

Hasna Khaleeda Mumtaza